by Kebijakan subsidi untuk mobil dan sepeda motor listrik baru-baru ini mendapat kritikan tajam dari Anies Baswedan, Calon Presiden RI 2024-2028. Namun, berapa besar subsidi yang diberikan pemerintah untuk kendaraan listrik?
Isa Rachmatawarta, Direktur Jenderal Anggaran, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp 1,75 triliun untuk kendaraan bermotor listrik pada tahun 2023. Jumlah ini didapatkan dari perhitungan Rp 7 juta dikali 250.000 sepeda motor listrik yang akan mendapatkan insentif tahun ini.
Isa menjelaskan bahwa sumber anggaran subsidi kendaraan listrik tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
“Pada tahun ini, estimasinya adalah sekitar Rp 1,75 triliun dari Rp 7 juta dikali 250.000 unit. Masalah keuangan sudah terpenuhi,” kata Isa dalam sesi briefing media pada awal Maret 2023, seperti dikutip pada Rabu (10/5/2023).
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, subsidi untuk sepeda motor listrik pada tahun 2023 akan mencapai Rp 1,4 triliun. Kemudian pada tahun 2024, jumlahnya akan naik menjadi Rp 4,2 triliun untuk 600.000 unit sepeda motor listrik.
Selain itu, subsidi untuk mobil listrik pada tahun 2023 akan mencapai Rp 1,6 triliun, dan akan meningkat menjadi Rp 4,9 triliun pada tahun 2024. Bus listrik juga akan mendapatkan subsidi sebesar Rp 48 miliar pada tahun 2023, dan naik menjadi Rp 144 miliar pada tahun 2024.
Seperti yang diketahui, kebijakan subsidi untuk program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) telah berlaku sejak 20 Maret 2023. Pemerintah memberikan subsidi berupa diskon harga rata-rata sebesar Rp 7 juta per unit, dengan syarat harus diproduksi di dalam negeri, dan setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya berhak melakukan pembelian satu kali.
Untuk tahun 2023 ini, Kementerian Perindustrian telah mengajukan subsidi untuk 200.000 unit sepeda motor listrik dan 39.500 unit mobil listrik berbasis baterai.
Sebelumnya, Anies Baswedan mencatat bahwa subsidi untuk mobil listrik tidak tepat sasaran karena pemilik mobil listrik dianggap berasal dari golongan masyarakat mampu dan tidak membutuhkan subsidi.
Anies juga membagikan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, pemberian subsidi yang kurang tepat hanya akan meningkatkan kemacetan di jalan raya.
“Selain itu, berdasarkan pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik tidak menggantikan mobil yang ada di garasi, tetapi justru menambah jumlah mobil di jalan dan menyebabkan kemacetan,” katanya baru-baru ini.
